Hak Pencari Keadilan

Diposting tanggal: 22 Februari 2013

Keterbukaan Informasi Di Pengadilan

Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan
3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya
6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang
10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
18. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
19. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
20. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
21. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.
(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

A. Umum

 1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

a. Prosedur Biasa; dan

b. Prosedur Khusus.

 

2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau

media elektronik;

b. Informasi yang diminta bervolume besar;

c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau

d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk

dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus

tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara

tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat

ijin dan diputuskan oleh PPID.

 

3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung

dan informasi yang diminta:

a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;

b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah

tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah

diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

c. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk

penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

 

4. Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan

alasan untuk menolak pemberian informasi.

 

5. Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan

permohonan.

 

6. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru

dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang

berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh

Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

 

 

B. Prosedur Biasa

 

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai

dengan skema alur dalam gambar berikut:

 

 1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan

dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan

Model A dalam Lampiran III).

 

2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan

dalam Lampiran IV).

 

3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada

Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang

diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.

 

4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID

apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya

membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.

 

5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.

 

6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal

permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan

Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).

 

7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID

meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari

dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk

mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam

Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga)

hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani,

dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan

Tertulis PPID dalam Lampiran VI).

 

8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana

dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya

dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

 

9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin

melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk

menggandakan atau tidak informasi tersebut.

 

10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi

tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas

Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda

Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).

 

11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy),

Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke

email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan

dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.

 

12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan

memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang

termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka

waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.

 

13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12

selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan

selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

 14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk

mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir

dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.

 

15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon

menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

 


C. Prosedur Khusus

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti

skema alur dalam gambar berikut:

 

 1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format

Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

 

2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan

dalam Lampiran IV).

 

3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja

terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya

perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.

 

4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID,

Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan

informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir

permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B

dalam Lampiran VIII).

 

5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi

kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk

Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

 

6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin

melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk

menggandakan atau tidak informasi tersebut.

 

Hak Pelapor dan Terlapor
HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO. 076/KMA/SK/VI/2009


HAK-HAK PELAPOR

1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas
2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa
paksaan dari pihak manapun
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam
pemeriksaan


HAK-HAK TERLAPOR

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti
lain
2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya