Pertimbangan-Nasihat Hukum MA RI

Diposting tanggal: 22 Februari 2013

Pertimbangan atau Nasihat Hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI merupakan salah satu fungsi dari Mahkamah Agung RI, dengan penjelasan sebagai berikut:

a.

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.                                    

b.

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Adapun beberapa Pertimbangan atau Nasihat Hukum yang pernah diberikan oleh Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

Laporan Permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat

10-TUADA-AG/X/2011

Permohonan Pendapat Hukum

059/KMA/V/2009

Sikap Mahkamah Agung terhadap organisasi advokat

052/KMA/V/2009

Mohon Fatwa dan Perlindungan Hukum

045/KMA/IV/2009

Permohonan Fatwa mengenai Pelaksanaan Putusan MA-RI No. 05.P/HUM/Th.2005 tgl 21-02-2006

117/KMA/IX/2009

Permohonan Fatwa Hukum dari Menteri Dalam Negeri

151/KMA/XII/2009

Penyumpahan Advokat, Mahkamah Agung RI Memberikan Petunjuk Tentang Penyumpahan Advokat Oleh PT Se-Indonesia

73/KMA/HK.01/IX/2015

 

fatwa35_09.pdf   Keterangan: Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.

fatwa44_09.pdf

fatwa101_09.pdf

fatwa115_09.pdf | keterangan: Putusan MA tidak berlaku surut.

fatwa118_09.pdf | keterangan: Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain

fatwa130_09.pdf Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.

fatwa132_09.pdf

fatwa144_09.pdf

fatwa146_09.pdf   Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.

fatwa148_09.pdf Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.

fatwa149_09.pdf  Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama , dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.