SK KMA-RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

1.   Berhak memperoleh Bantuan Hukum;
2.   Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan;
3.   Berhak segera diadili oleh Pengadilan;
4.   Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan;
5.   Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya;
6.   Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim;
7.   Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia;
8.   Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri;
9.   Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi      proses persidangan;
11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalamhal terdakwa ditahan;
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang;
13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan      penahanan atau mendapatkan bantuan hukum;
14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk      kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya;
15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan      olehnya;
16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum;
17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan;
18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya;
19. Berhak segera menerima atau menolak putusan;
20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali      terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat;
21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang      ditentukan undang-undang;
22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang      ditentukan undang-undang;
23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

Berdasarkan SK KMA-RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak     atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan     informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi     dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi;